Logo

Badung Satu Data
Data Badung Dalam Satu Portal

Badung Satu Data

Tentang

Icon Tentang

Badung Satu Data adalah Portal Data Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Badung untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dab dapat di pertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan yang mengacu pada standar data, metadata, interoperabilitas data yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Bupati Badung tentang Satu Data Daerah yaitu bermaksud untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dapat di pertanggungjawabkan, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi :

  1. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah
  2. Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan
  3. Menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur, komprehensif dan berkelanjutan
  4. Mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya
  5. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis Data
  6. Mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah, meliputi :

  1. Penyelenggaraan pengelolaan Data pembangunan
  2. Fasilitas dan pembinaan dalam pengelolaan Data pembangunan
  3. Kerja sama dalam pengelolaan Data pembangunan